perda tentang perangkat desa. 8. perda tentang perangkat desa

Ketentuan penutup. 67 th 2017 tentang peruba. 1, Berita Daerah. Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092. 2016. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1. perda. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 6 Tahun 2014 dan PP No. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perangkat Desa Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ; Mengingat : 1. 14. 67 Tahun 2017 yang intinya adalah untuk mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar lebih tertib. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 3 . mutasi jabatan antar Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa; dan b. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015. Permendagri No 83 Tahun 2015 9. bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pembentukan. Peraturan Bupati TAHUN. Materi Pokok: Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Mutasi, Penjaringan dan Penyaringan, Tata Cara Pelantikan, Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pertanggung. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. 2. Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu. Materi Pokok: Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Mutasi, Penjaringan dan Penyaringan, Tata Cara Pelantikan, Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pertanggung Jawaban Perangkat Desa, Pemberhentian Semenrara, Berhalangan Tetao dan Sementara. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017. Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa; d. 📌 Peraturan Bupati Bojonegoro : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 2. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2018. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan. menyebutkan mengenai perangkat desa yaitu: 1. Tebo tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa; Untuk memenuhi pada huruf a diatas perlu menetapkan Perda Kab. 30 hlm. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2. Pasal 9 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel dan memimpin. ABSTRAK: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. Permendagri 112/2014 ini terdiri dari 50 pasal dan 7 Bab, diantaranya adalah Ketentuan Umum, Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Pencalonan, Kepala. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Perda Kab. 2022. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas diubah sebagian. bahwa atas dasar pertimbangan hukum MahkamahPerangkat Desa. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi. (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, pengucapan sumpah pengangkatan, serta mutasi perangkat desa. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Masa Tugas Perangkat Desa, Kewajiban, Tugas dan Larangan Perangkat,. Terkait apa. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat DesaLembaran Daerah Seri E Nomor 22 sebagaimana. Petunjuk Pelaksanaan PEraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 2 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa; b. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. Halaman ini telah diakses 1319 kali. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- See full list on news. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019. ABSTRAK: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangatan dan pemberhentian perangkat Desa, maka Peratuan Daerah kabupaten bengkayang no. Bidang. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3. PERDA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Terkait dengan Pangangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada angka 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa UNDUH DISINI. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa. Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan. pdf. SOTK Pemerintah Desa adalah salah satu landasan dalam pengangkatan atau pengisian jabatan Perangkat Desa, selain aturan khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Juncto Permendagri Nomor 83 tahun 2015. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama. Assalamualaikum. 7. Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020. 1. Keberhasilan perangkat desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata. Ketentuan peralihan 15. 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. Tipe Dokumen. Belum Tersedia. Larangan bagi perangkat desa; 6. Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa berdasarkan evaluasi kelembagaan untuk. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. Pasal 6 Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus memperhatikan asas: a. Jika dokumen tidak muncul, silahkan lakukan refresh ulang browser atau tekan F5. Jadi Permen 67 ini. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 1. Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dinas Penanaman Modal. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN. PERDA. Ketentuan Umum. perda no 5 tahun 2007 ttg sumber pendapatan desa, perda no 6 tahun 2007 ttg kkpdpd, dan perda no 7 tahun 2007 ttg apbd : 4: 2017:TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 14 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021. Abstrak. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. UU No. 2. 30. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERANGKAT DESA. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Perda No 2 Tahun 2012; Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU. 9. Di Daerah saya ada masyarakat yang bertanya kepada saya mengenai Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. DOWNLOAD. Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 04 . E. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 6 Tahun 2014; UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan. Mohon untuk dapat kiranya kami minta Perbub no 8 tahun 2020 dalam bentuk file ms office word pada Email diatas atau WA 085290099991. pdf. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. 8. PEraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 yang lalu dimana file atau dokumennya sudah beredar di publik. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Media Link Informasi Pemerintah Kabupaten Bogor. 2. Tahun 2014; PERMEN Nomor 83 Tahun 2015; PERMEN Nomor 84 Tahun 2015; PERDA Nomor 3 Tahun 2015; Penetapan UU, desa, perda, adm negara, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Susunan Organisasi, Badan Permusyawaratan Kampung; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019. 1. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu. 2017/NO. 31. Halaman ini telah diakses 6089 kali. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam. 13 7. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat desa : 5: 2016: berlaku: 12: 18: peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan : 4:. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa. Ketentuan Penutup. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019. 2022. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017. Penetapan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah disebutkan di atas, PP No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERANGKAT DESA. Untuk melaksanakan PP No. Peraturan Daerah (PERDA) NO. ABSTRAK: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kepmendagri No. Bantul tentang Pamong Desa Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa disyaratkan calon Pamong Desa tersebut harus telah melewati proses seleksi atau prosesTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kab Kuningan No 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PERBUP Kuningan No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi. 418 kali:3. Penjelasan : 3 hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 11. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. ABSTRAK: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa; memuat perubahan antara lain: perubahan ketentuan umum; perubahan persyaratan pendaftaran calon kepala desa; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa. Permendagri No. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9). tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) dan pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga perlu di ganti. 38 Tahun 2000; UU No. 22 hlm. 2. 7. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu; b. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 4. Nama istilah Peraturan Desa dapat. 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kekosongan jabatan diisi dengan Plt yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. ABSTRAK:. Permendagri 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa [download] ⇒ Tahun 2018 : Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa [download] ⇒ Tahun 2019 : Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa [download] ⇒ Tahun 2020 : (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara : a. ABSTRAK: a. mengatur kembali tentang organisasi perangkat desa sesuai UU No 6 Tahhun 2014 tentang Desa. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa; b. 1. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 2. NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016. tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.